Published On: Kam, Sep 8th, 2016

7 Isu Yang Dibahas Pada Pertemuan ASEAN di Laos

Share This
Tags

suarakedaulatan.com,Laos–Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana bersama delegasi menghadiri upacara

pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi ke-28 dan ke-29 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di NCC, Vientiane, Laos, Selasa (6/9) siang.

pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi ke-28 dan ke-29 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di NCC, Vientiane, Laos, Selasa (6/9) siang.

pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi ke-28 dan ke-29 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di NCC, Vientiane, Laos, Selasa (6/9) siang.

Acara pembukaan KTT ASEAN itu diawali dengan menyanyikan bersama lagu mars ASEAN. Selanjutnya, secara berurutan Perdana Menteri Republik Demokrasi Rakyat (PDR) Laos, Thongloun Sisoulith, dan Presiden PDR Laos, Bounnhang Voracith, menyampaikan sambutan sebagai penghormatan kepada kepala negara atau pemerintahan serta delegasi yang hadir.

Acara pembukaan selanjutnya dilanjutkan dengan penekanan bersama peluncuran “Visit ASEAN@50” oleh para kepala negara dan/atau kepala pemerintahan negara-negara ASEAN, termasuk Presiden Jokwi. Usai penekanan tombol, kepala negara dan pemerintahan kemudian berfoto bersama di atas panggung.

Dalam acara kali ini, Presiden Jokowi turut didampingi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi, Menko Polhukam Wiranto, Menlu Retno Marsudi, Seskab Pramono Anung, Mendag Enggartiasto Lukito, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengemukakan, pada Selasa (6/9) pagi ini, ada tiga acara yang dilakukan di tingkat Menlu negara-negara ASEAN. Pertama, mengenai aksesi 3 negara baru yaitu  Chili, Mesir, dan Maroko mengenai Treaty of Amity and Cooperation .

“Dengan masuknya 3 negara yang mengaksesi TAC jumlah negara di luar ASEAN yang sudah mengaksesi adalah 25 negara. Jadi, kalau digabung dengan 10 negara ASEAN pada saat kita bicara TAC, adalah sekarang sudah 35 negara,” kata Retno kepada wartawan di Lao National Convention Center, Vientiane, Laos, Selasa (6/9) pagi.

Yang kedua, adalah pertemuan APSC (ASEAN Political-Security Community Council) di mana Indonesia dihadiri oleh dua menteri yaitu Menko Polhukam dan juga Menteri luar Negeri. Intinya, lanjut Menlu, dalam pertemuan ini dibicarakan sejauhmana pilar politik dan keamanan ini diimplementasikan dalam mencapai visi ASEAN tahun 2025.

Menurut Menlu ada 7 yang dibahas dalam pertemuan itu, yaitu;
Yang pertama, adalah mengenai masalah perdagangan manusia atau trafficking in persons. Menurut Menlu, Indonesia melaporkan bahwa proses ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) saat ini sedang dijalankan oleh Indonesia. “Tentunya kita juga menyampaikan pentingnya untuk menyelesaikan akar permasalahan kasus-kasus,  dan juga pada saat yang sama kita perlu memperhatikan penghormatan kepada hak asasi manusia,” ungkap Retno.

Isu yang kedua, adalah mengenai peredaran obat-obat terlarang. Menurut Menlu, Indonesia dalam situasi darurat terkait masalah narkoba ini dan Indonesia menyambut baik adanya lembaga baru di dalam APSC yang  membantu ASEAN dalam mencapai kawasan bebas obatan-obatan terlarang ASEAN.

“Kita juga menyampaikan bahwa Indonesia pada bulan Juli 2016 telah menjadi tuan rumah 1st ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF), dan hasil ASITF ini adalah adanya ASITF vocal point untuk isu drug trafficking,” papar Retno.

Isu ketiga adalah mengenai masalah terorisme dan radikalisme. Menurut Menlu, pada Agustus lalu Indonesia menjadi tuan rumah International Meeting in Counter ‎Terrorism di Bali dan Indonesia mendorong digunakannya ASEAN Convention  on Counter Terrorism dan mekanisme yang lain dalam rangka untuk melawan terorisme dan radikalisme itu.

Isu keempat mengenai penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Menurut Menlu,  Indonesia menekankan pentingnya kerja sama yang erat dalam menangani kasus atau isu ‎illegal fishing tersebut.

Kelima adalah mengenai keamanan di Laut Sulu dan wilayah perairan di sekitarnya. Menurut Menlu, Indonesia meminta sekali lagi perlunya negara-negara, terutama Indonesia, Filipina, dan Malaysia untuk mempererat kerja sama, sehingga dapat menjamin keamanan di perairan Sulu dan sekitarnya. “Isu ini sebenarnya sudah kita mulai sampaikan pada saat AMM (Pertemuan Menlu se-ASEAN, red) di bulan Juli yang lalu,” ujarnya.

Isu keenam adalah masalah cyber security. “Kita menyambut baik adanya atau didirikannya working group baru mengenai cyber security dalam konteks ADMM-Plus,” jelas Menlu.

Isu yang terakhir adalah mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurut Menlu Retno Marsudi, ketika berbicara masalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka isu mengenai pekerja migran (migrant workers) selalu disampaikan oleh Indonesia.

Pertemuan ketiga yang diikuti Menlu, lanjut Retno, adalah pertemuan dalam konteks ACC (ASEAN Coordinating Council). “Pertemuan untuk melihat sejauhmana masing-masing pilar sudah melakukan tugasnya masing-masing, bagaimana kita bersinergi untuk mencapai ASEAN Community Vision 2025,” ujar Menlu.

Agenda Presiden
Mengenai agenda Presiden Joko Widodo, di Laos, Menlu mengatakan akan Presiden menghadiri Upacara Pembukaan KTT ASEAN, Sidang Plenari ASEAN, peluncuran Rencana Acuan Konektivitas ASEAN (MPAC) 2025, dan juga penandatanganan Rencana Kerja Integrasi ASEAN sekaligus penandatanganan Deklarasi Satu ASEAN: Satu Respons untuk Situasi Bencana.

 (setkab/EN/ES)

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>