Published On: Sab, Mei 13th, 2017

Dugaan Diselewengkan “Dana Bantuan Provinsi Untuk Desa Ransang Dipertanyakan”

Share This
Tags

Suarakedaulatan.com,Pelalawan – Pengelolaan Dana bantuan dari Provinsi

Ilustrasi

Ilustrasi

Riau untuk pembangunan Desa Ransang sebesar Rp 500 Juta tahun 2015, diduga diselewengkan oleh Kepala Desa Ransang.

Pasalnya, Dana sebesar Rp 500 Juta yang disalurkan pada tanggal 30 Desember 2015 itu, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada kegiatan di tahun 2015 itu. Maka dana itu di pergunakan di tahun 2016 lalu.

“Ya, Dana bantuan Provinsi sebesar Rp 500 juta tersebut menjadi Silpa dan tidak dipergunakan dalam kegiatan pembangunan di Desa Ransang  Kec. Pelalawan tahun 2015 itu, dikarenakan Dana bantuan itu, masuk 30 Desember 2015 sehingga penggunaannya di Tahun 2016 lalu,” beber salah seorang masyarakat Desa Ransang yang tidak bersedia Identitasnya tidak dicantumkan dalam berita oleh ungkapriau.com di Pkl Kerinci, Pelalawan, Kamis (20/4/2017).

Menurut sumber ini kepada wartawan dalam keterangannya. Pengelolaan Dana sebesar Rp500 Juta dari Provinsi oleh Kepala Desa Ransang, diduga terjadi pemangkasan dan penyelewengan.

Mengapa penggunaan Dana bantuan Provinsi ini diduga sudah dipangkas dan di selewengkan oleh Kepala Desa Ransang, di sebabkan rincian penggunaannya untuk pembiayaan pembangunan pembukaan badan jalan  dan pembuatan Kanal menuju Desa Sungai Ara tidak sesuai.

Perlu diketahui bahwa Dana bantuan sebesar Rp 500 Juta dari Provinsi itu, dipotong untuk Operasional dan atau Honorer Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK) sebesar Rp 12 Juta. Selanjutnya biaya untuk pembangunan Jembatan sebesar Rp 60 Juta, Kemudian biaya pembuatan Kanal sepanjang 3KM kiri kanan +=6KM dengan biaya/upah permeter oleh Alat berat, sebesar Rp15 Ribu dan dikalikan Volume persentase pekerjaan 600 Meter dengan total jumlah pembiayaan sebesar Rp 90 Juta dan ditambah dengan biaya mobilisasi pengangkutan Alat berat dari Pkl Kerinci pulang pergi  (PP) sebesar Rp 9 Juta dengan jumlah total pembiayaan sebesar Rp 162 Juta dan sisa anggaran sebesar Rp 329 Juta. 

Mengenai Pemerintahan Desa dinasti yang saya maksud, karena di kades Ransang mengangkat TPK Desa  Wahyudin Adek Kepala Desa. Selanjutnya Bendahara Desa, Ewin juga suami dari Adeknya (Ipar), Ketua BPD, anitur Gusti, Abang Sepupu Kades, kemudian Wakil Ketua BPD, Mustianda juga Paman Kades.

Mirisnya lagi informasi yang berkembang di Desa Ransang menurut sumber terpercaya ini, Kades akan berencana merombak perangkat Desa  di Desa yang telah lolos test di Kec. Pelalawan pada tahun 2015 silam.

“Perangkat Desa yang ada dan bukan sanak Family dari Kades dan atau perangkat yang sulit untuk diatur dalam medus-modus menggorgoti Dana-dana Desa, akan dirimbaknya dengan alasan penyegaran dan sekaligus mengisi kekosongan perangkat yang belum ada,”  beber masyarakat Desa Ransang ini.

Rencana perombakan perangkat Desa oleh Kades ini, sangat disayangkan tidak sesuai dengan ketentuan dan bertantangan dengan Permendagri No. 83 tahun 2015.

“Jika kita kaji PP 43 tahun 2014 yang diubah dengan PP No. 47 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Maka rencana pengrombakan perangkat Desa tidak sesuai dengan permendagri No. 83 tahun 2015 bahwa pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negri No. 84 SOT Perangkat Desa,” jelasnya.

Perangkat desa yang sudah lulus persyaratan saat dilakukan Test atau penjaringan tahun 2015 oleh pihak kecamatan sudah lolos. Maka yang lolos tersebut tidak sewenang-wenang menggantinya oleh Kades.

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 5  

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan  Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

a. Meninggal dunia;

b. Permintaan sendiri; dan

c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Berhalangan tetap;

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan

e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Sumber ini menambahkan bahwa terkait penggunaan Dana bantuan Provinsi sebesar Rp 500 Juta tersebut akan segera di laporkan kepada Tipikor Polres Pelalawan dan Kejaksaan Negeri Pelalawan untuk mempertanggung jawabkan sisa anggaran dari pembiayaan Pembuatan Kanal, pembukaan badan jalan yang diprediksikan mencapai 300 Juta lagi.

Sementara itu Kepala Desa Ransang Sahaluddin saat dimintai tanggapannya oleh URC melalui salulernya, Kamis (20/4/2017) sekira pukul 16:36 Wib. Dia membantah bahwa pernyataan masyarakat tentang pengelolaan Dana bantuan Provinsi serta dugaan Pemerintahan Desa dinasti, tidak benar dan itu fitnah.

“Ya, mengenai praduga masyarakat atas pengelolaan Dana bantuan Provinsi yang penggunaannya dinilai sudah saya pangkas dan selewengkan itu. Tidak benar,” bantahnya.

Sahaluddin, pernyataan Masyarakat Ransang kepada rekan-rekan wartawan hanya merupakan fitnah karena sentimen dalam Pilkades serentak 2015 silam.

Perlu saya jelaskan disini bahwa perangkat Desa Ransang Kec. Pelalawan sudah ada sebelum saya terpilih menjadi Kepala Desa. Darimana dasarnya saya dituduh membangun Pemerintahan Desa Ransang sebagai Desa dinasti?.

Kades ini membenarkan bahwa rencana merombak perangkat Desa Ransang benar adanya akan dilakukan untuk mengisi kekosongan dan bukan karena perangkatnya tidak bisa diatur seperti penyampaian warga saya kepada rekan-rekan Pers.

Mengenai rincian penggunaan Dana bantuan dari Provinsi sebesar Rp 500 Juta itu juga sudah benar. Jika lebih jelas penggunaannya silahkan saja konfirmasikan kepada TPK. “Saya selaku Kepala Desa, hanya sebatas mengawasi,” tutupnya. Redi g/Sona.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>